Stop Takut Diperiksa! Begini Cara Benar Lapor SPT Tahunan

Last updated: 8 Dec 2025

90 Views

Konsultan Pajak, SMC - Melaporkan SPT Tahunan merupakan kewajiban setiap wajib pajak, namun banyak orang yang masih merasa cemas karena takut diperiksa atau diaudit. Padahal, pemeriksaan pajak umumnya terjadi akibat ketidaksesuaian data, pelaporan harta yang tidak konsisten, atau koreksi fiskal yang tidak tepat.

Artikel ini akan membahas cara aman lapor SPT Tahunan, termasuk kesalahan yang sering memicu pemeriksaan, pentingnya rekonsiliasi data, serta langkah-langkah agar pelaporan Anda bersih dan minim risiko pemeriksaan.

Cara Benar Lapor SPT Tahunan Agar Minim Pemeriksaan Pajak

Agar pelaporan SPT berjalan aman, langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan seluruh dokumen dan data yang diperlukan sudah lengkap dan konsisten. DJP telah menyediakan e-Filing dan e-Form yang memudahkan wajib pajak untuk mengisi SPT dengan cepat, selama data pendukungnya benar.

1. Pastikan Data Penghasilan Sesuai Bukti Potong 1721-A1

Kesalahan paling umum yang menyebabkan SPT masuk ke daftar periksa adalah perbedaan antara penghasilan dalam SPT dengan bukti potong 1721-A1 dari pemberi kerja.
Pastikan:

Tidak ada selisih angka gaji bruto
Potongan PPh 21 sesuai yang terlapor
Tahun pajak pada bukti potong sudah benar
Hanya menggunakan satu 1721-A1 per pemberi kerja

Data SPT kini sudah terhubung dengan sistem DJP, sehingga selisih angka sekecil apapun dapat terdeteksi otomatis.

2. Pelaporan Penghasilan Harus Konsisten

Pelaporan penghasilan harus konsisten yang mana selain gaji, banyak wajib pajak memiliki penghasilan lain seperti:

Penghasilan final (bunga bank, deposito, sewa ruko tertentu)
Penghasilan dari jasa atau bisnis sampingan
Penghasilan dari platform digital atau freelancer

Semua ini wajib dilaporkan agar SPT mencerminkan kondisi sebenarnya.

3. Pastikan Pajak Final dan Non-Final Tidak Tertukar

Kesalahan klasifikasi (misalnya mencatat penghasilan final sebagai non-final) bisa menyebabkan mismatch dan mengundang pemeriksaan.

Kesalahan Pelaporan Harta yang Memicu Pemeriksaan Pajak

Kesalahan pelaporan harta adalah salah satu faktor terbesar wajib pajak dipanggil untuk klarifikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, DJP aktif melakukan pencocokan harta dengan data perbankan, aset digital, kendaraan, hingga data PPAT.

1. Tidak Meng-update Harta Terbaru

Banyak wajib pajak yang lupa untuk menambahkan aset baru seperti:

Kendaraan baru
Rumah atau tanah yang dibeli
Investasi seperti reksa dana atau saham
Tabungan dan deposito
Aset digital

Tidak melaporkan perubahan harta dapat membuat SPT terlihat tidak wajar.

2. Nilai Harta Tidak Realistis

Contohnya:

nilai rumah Rp 2 miliar tapi dilaporkan hanya Rp 500 juta
saldo rekening terlalu kecil dibanding penghasilan
aset investasi tidak dicatat

Gunakan nilai perolehan (bukan harga pasar) sesuai ketentuan DJP.

Penghasilan dan Gaya Hidup Tidak Selaras

Misalnya gaji Rp 10 juta/bulan tapi memiliki 2 mobil mewah dan sering traveling ke luar negeri. Ketidakselarasan seperti ini sangat mudah memicu pemeriksaan berbasis kecukupan penghasilan.

Kesalahan Fatal Koreksi Fiskal PPh Badan yang Harus Dihindari

Walaupun fokus artikel ini adalah SPT orang pribadi, banyak UMKM atau pemilik usaha juga wajib memperhatikan koreksi fiskal PPh Badan agar tidak berpotensi diperiksa.

1. Biaya Non-Deductible Tidak Dikoreksi

Beberapa contoh biaya NON-deductible:

Biaya pribadi pemilik
Pembagian dividen
Denda perpajakan
Biaya entertainment tanpa daftar nominatif

Jika tidak dikoreksi, SPT dianggap tidak benar.

2. Laba Tidak Wajar Dibanding Omzet Usaha

Jika omzet besar tetapi laba kecil atau selalu rugi, SPT bisa menjadi perhatian DJP.

3. Dokumen Pendukung Tidak Lengkap

Rekening koran, bukti pembayaran, invoice, dan pencatatan akuntansi harus rapi dan siap bila sewaktu-waktu diminta klarifikasi.

Pentingnya Rekonsiliasi Bukti Potong Sebelum Lapor SPT

Rekonsiliasi adalah tahap penting sebelum mengisi SPT Tahunan. Tujuannya memastikan data yang Anda laporkan sesuai dengan data yang dimiliki pemotong pajak dan DJP.

1. Cek Kesesuaian Semua Bukti Potong PPh

Termasuk bukti potong:

PPh 21 pegawai (1721-A1/A2)
PPh 23 jasa
PPh final 4 ayat 2
Bukti potong e-Bupot

Pastikan nomor bukti potong valid dan sudah masuk di Pajak Dipotong pada DJP Online.

2. Rekonsiliasi Mutasi Bank

Periksa:

Pemasukan sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan
Setoran pajak cocok dengan SSP/ID Billing
Tidak ada transaksi besar yang tidak Anda laporka

3. Cocokkan Data Penghasilan dan Harta

Pastikan nilai harta meningkat secara wajar sesuai penghasilan bersih per tahun.

Cara Menghindari Pemeriksaan Pajak Saat Lapor SPT

Menghindari pemeriksaan pajak bukan tentang mengakali aturan, tetapi memastikan bahwa pelaporan SPT Anda lengkap, konsisten dan sesuai ketentuan. Pemeriksaan umumnya terjadi karena ketidaksesuaian data antara apa yang Anda laporkan dengan data pihak lain yang masuk ke sistem DJP. Berikut penjelasan lebih lengkap untuk setiap langkah pencegahan:

1. Melaporkan Semua Penghasilan, Termasuk yang Final

Banyak wajib pajak menyangka bahwa Pajak final tidak perlu dilaporkan karena sudah dipotong. Padahal, DJP tetap mewajibkan seluruh jenis penghasilan dimasukkan sebagai informasi pada SPT Tahunan, baik penghasilan yang dikenakan PPh final, Non-final maupun bukan objek pajak. Contoh penghasilan final yang WAJIB dicantumkan:

Bunga tabungan & deposito
Penjualan aset tertentu (PP 34/2016)
Sewa tanah/bangunan
Usaha dengan skema PPh Final UMKM (PP 23/2018)
Investasi seperti reksa dana, obligasi tertentu, P2P Lending

Jika penghasilan final tidak dilaporkan, SPT Anda dapat dianggap tidak lengkap dan berpotensi masuk ke daftar pemeriksaan.

Mengapa ini hal ini penting?
Karena DJP menggunakan data perbankan, data PPh final dari instansi pemotong, hingga data fintech untuk mencocokkan seluruh penghasilan wajib pajak.

2. Simpan Bukti Pajak Minimal 5 Tahun

Menurut Pasal 28 dan 29 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), setiap wajib pajak wajib menyimpan:

Bukti potong (PPh 21, 23, 4(2), final)
Bukti setor pajak (SSP/e-Billing)
Dokumen transaksi
Laporan keuangan sederhana
Invoice, nota, kontrak, mutasi bank
Bukti penerimaan negara

Dokumen ini harus disimpan paling sedikit 5 tahun untuk kepentingan:

Pemeriksaan (jika terjadi)
Pengajuan keberatan
Pencocokan data
Keperluan administrasi pajak lainnya

Jika DJP meminta klarifikasi dan dokumen tidak tersedia, Anda bisa dianggap tidak kooperatif yang meningkatkan risiko pemeriksaan lanjutan.

3. Gunakan e-Filing atau e-Form Resmi DJP

Hindari software tidak resmi. Gunakan:

DJP Online
e-Filing mitra resmi seperti Pajak.com, OnlinePajak, Klikpajak

Menggunakan platform pelaporan resmi sangat penting untuk memastikan beberapa hal:

Data Anda terhubung langsung dengan database DJP
Bukti lapor (BPE) sah secara hukum
Risiko kesalahan format dan validasi minimal
SPT dianggap lengkap oleh sistem
Keamanan data terjaga

Platform resmi yang direkomendasikan untuk wajib pajak sebagai berikut:

a. DJP Online (https://djponline.pajak.go.id)

Platform utama DJP yang dapat digunakan untuk:

e-Filing SPT Tahunan
e-Form
e-Billing
cek bukti potong otomatis
akses histori pelaporan

b. Mitra Resmi DJP (PJAP/PJT)

Jika DJP Online padat atau Anda butuh fitur tambahan:

Pajak.com
OnlinePajak
Klikpajak

Ketiga platform ini merupakan penyedia layanan resmi yang sudah mendapatkan izin dari DJP, sehingga bukti lapornya dijamin valid. Sangat disarankan untuk menghindari aplikasi pihak ketiga yang tidak terdaftar, sebagai penyedia layanan resmi, karena:

Data tidak dijamin masuk ke sistem DJP
Risiko kebocoran data
SPT bisa dianggap belum lapor

Jika Anda ingin memastikan SPT Anda bebas mismatch, konsisten, dan minim risiko pemeriksaan, kami bisa membantu:

Rekonsiliasi data penghasilan & harta
Pengecekan bukti potong otomatis
Review SPT sebelum dikirim
Pendampingan saat klarifikasi ke DJP

Kunci terpenting agar terhindar dari pemeriksaan pajak adalah konsistensi data. Pastikan penghasilan dan harta sesuai bukti potong, lakukan rekonsiliasi dan isi SPT dengan teliti. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa lapor pajak dengan tenang tanpa rasa takut.

Butuh pendampingan profesional untuk rekonsiliasi data atau pelaporan SPT tahunan? Tim konsultan pajak kami siap membantu memastikan laporan Anda rapi, sesuai regulasi dan minim risiko pemeriksaan. Hubungi kami untuk konsultasi pajak pribadi atau perusahaan.