Blog

Konsultan Pajak, SMC – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menyoroti tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia. Hingga saat ini, DJP sudah mencatat sekitar 10 juta wajib pajak (WP) aktif belum melaporkan kewajiban pajaknya, meskipun telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Konsultan Pajak, SMC - Lapor SPT Tahunan kini wajib lebih cepat menjadi isu penting di tengah implementasi Coretax DJP. Sejak sistem Coretax resmi digunakan, proses administrasi perpajakan mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi teknis pelaporan maupun pendekatan pengawasan. Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, dituntut lebih siap, rapi, dan responsif agar pelaporan SPT Tahunan di era Coretax DJP berjalan lancar tanpa risiko sanksi.

Konsultan Pajak, SMC - Dalam dunia korporasi, istilah merger, konsolidasi dan akuisisi sering digunakan hampir bergantian, tetapi dari segi strategi bisnis, hukum dan operasional, ketiganya berbeda secara signifikan. Mengetahui perbedaan ini sangat krusial bagi para pemimpin perusahaan yang ingin memilih jalur pertumbuhan korporasi yang paling tepat.

Konsultan Pajak, SMC - Biaya non-deductible merupakan salah satu elemen dalam perpajakan yang sering menjadi jebakan bagi perusahaan, terutama ketika penyusun laporan keuangan tidak memahami detail aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Meski terlihat sederhana, kesalahan dalam mengklasifikasikan biaya bisa menyebabkan koreksi fiskal yang besar meningkatkan PPh terutang, hingga menimbulkan sanksi administrasi.

Konsultan Pajak, SMC -   Seluruh Wajib Pajak di Indonesia wajib memahami perbedaan antara SPT Masa dan SPT Tahunan, termasuk bagaimana cara mengisi dan melaporkannya dengan benar. Dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT) ini memiliki tujuan, periode, pelaporan dan formulir yang berbeda, sehingga pemahaman yang tepat penting untuk meminimalkan risiko salah lapor dan denda  administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Konsultan Pajak, SMC - Mengelola pajak secara efisien merupakan kebutuhan penting bagi pelaku usaha, terutama di tahun 2025 ketika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memperkuat sistem digital seperti Coretax dan memperluas transparansi data, serta analisis risiko berbasis big data. Kondisi ini membuat kesalahan kecil dalam pelaporan pajak berpotensi berujung pada klarifikasi, koreksi fiskal, hingga sanksi administratif.

Konsultan Pajak, SMC - Mulai 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi dapat mengakses data dan transaksi e-wallet hingga aset kripto, termasuk pertukaran dan transfer digital. Kebijakan ini jadi sorotan besar karena mempengaruhi wajib pajak yang memakai dompet digital dan kripto, dari pengguna biasa hingga investor aktif. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat transparansi dan pengawasan keuangan di era ekonomi digital melalui ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025.

Konsultan Pajak, SMC -  Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan fiskal strategis untuk menjaga daya beli masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan kebijakan bebas PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp10 Juta per bulan selama tahun pajak 2026.

Konsultan  Pajak, SMC - Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan proses yang formal untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap aturan yang berlaku di perpajakan. Seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, tata cara dan durasi pemeriksaan mengalami penyempurnaan sehingga penting bagi wajib pajak untuk memahami proses ini dengan benar, termasuk manfaat utama dari pendampingan pajak dalam pemeriksaan pajak oleh DJP.

Konsultan Pajak, SMC -  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia terus memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerbitan faktur pajak elektronik  (e-Faktur) dalam rangka mengurangi kesalahan administratif dan mendorong transparansi data. Di tengah upaya digitalisasi ini, banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengalami tantangan dalam menyelaraskan sistem internal dengan perubahan peraturan, terutama seputar penggunaan Coretax, aplikasi utama administrasi pajak yang terintegrasi. Oleh karena itu, strategi yang matang dalam pengelolaan PPN dan e-Faktur sangat penting agar perusahaan tetap patuh sekaligus efisien dalam operasionalnya.

Konsultan Pajak, SMC - Pajak merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan bisnis yang sering kali menjadi sumber kebingungan dan memiliki risiko besar. Bagi perusahaan, baik skala kecil maupun besar, kepatuhan fiskal bukan hanya soal memenuhi kewajiban negara, tetapi juga tentang  menjaga kesehatan finansial dan reputasi bisnis. Kelalaian atau kekeliruan dalam administrasi pajak dapat berujung pada denda, sanksi atau bahkan kekeliruan dalam administrasi pajak dapat berujung pada denda, sanksi atau bahkan kerugian finansial yang jauh lebih besar daripada penghematan yang diupayakan.

Konsultan Pajak, SMC - Perusahaan sudah patuh pajak dan dikelola internal, namun tetap kena SP2DK. Ketahui penyebabnya dan manfaat konsultan pajak sesuai aturan DJP yang terbaru. Tidak sedikit perusahaan yang telah memenuhi seluruh kewajiban pajaknya melaporkan SPT tepat waktu, membayar pajak sesuai ketentuan, dan mengelola administrasi perpajakan secara internal, namun tetap menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Konsultan Pajak, SMC - Surat klarifikasi pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  sering membuat wajib pajak cemas, baik individu maupun perusahaan. Tidak jarang, permintaan klarifikasi muncul karena ketidaksesuaian data antara SPT, mutasi bank, transaksi pihak ketiga, hasil AEOI, atau data internal DJP yang lainnya.

Konsultan Pajak, SMC -  Sebelum tahun 2025, administrasi, pelaporan, dan pembayaran pajak di Indonesia dijalankan melalui berbagai sistem yang terpisah. Wajib pajak harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain untuk sekadar melaporkan SPT, membuat faktur pajak, atau mengelola bukti potong. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan secara teknis, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan administrasi.

Konsultan Pajak, SMC -  Tax Risk Management atau manajemen risiko pajak merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Di Indonesia, kebutuhan akan manajemen risiko pajak semakin meningkat seiring diterapkannya Compliance Risk Management (CRM) melalui sistem Coretax yang memperketat analisis data dan pengawasan wajib pajak.

Konsultan Pajak, SMC - Isu SP2DK akhir tahun pajak kembali menjadi perhatian publik. Menjelang penutupan tahun fiskal, lonjakan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) memicu diskusi luas, mulai dari kalangan pelaku usaha, praktisi pajak, hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fenomena SP2DK akhir tahun pajak ini dinilai berdampak langsung pada persepsi kepatuhan dan beban administrasi wajib pajak.

Konsultan Pajak, SMC - Setiap pengelolaan pajak perusahaan, banyak pemilik bisnis hanya fokus pada kepatuhan rutin seperti pelaporan SPT Masa, SPT Tahunan atau PPN. Namun, ada satu langkah yang seringkali terlewat yaitu Tax Review. Langkah ini membantu perusahaan memastikan bahwa seluruh kewajiban pajaknya telah dijalankan secara benar, lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsultan Pajak, SMC - Banyak pelaku UMKM menganggap pajak sebagai urusan besar yang hanya relevan bagi korporasi. Padahal, konsultan pajak untuk UMKM dapat menjadi pembeda antara usaha yang bertahan dan terjebak masalah administrasi, denda, atau konflik dengan otoritas pajak. Ditengah perubahan kebijakan pajak dan digitalisasi pelaporan, pendampingan profesional membantu UMKM tetap patuh sekaligus mengoptimalkan beban pajak sah.

Konsultan Pajak, SMC -  Melaporkan SPT Tahunan merupakan kewajiban setiap wajib pajak, namun banyak orang yang masih merasa cemas karena takut diperiksa atau diaudit. Padahal, pemeriksaan pajak umumnya terjadi akibat ketidaksesuaian data, pelaporan harta yang tidak konsisten, atau koreksi fiskal yang tidak tepat.

Konsultan Pajak, SMC  - Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan penuh regulasi, urusan perpajakan sering menjadi beban yang signifikan bagi perusahaan. Menggunakan jasa konsultan pajak dapat menjadi strategi penting untuk memastikan kepatuhan, efisiensi dan pengelolaan pajak Anda dengan tepat. Artikel ini akan menguraikan tujuh manfaat utama yang bisa diperoleh bisnis ketika bekerja dengan konsultan pajak, berdasarkan temuan jurnal dan artikel berita lokal yang ada di Indonesia.

Konsultan Pajak, SMC  - Kesalahan dalam urusan pajak dapat berdampak besar bagi kelangsungan bisnis. Banyak perusahaan di Indonesia melakukan kesalahan pajak perusahaan karena kurangnya pemahaman, sistem administrasi yang belum rapi, atau perubahan aturan pajak yang cepat.