5 Kesalahan Umum Pajak yang Sering Dilakukan Perusahaan
Last updated: 2 Dec 2025
41 Views
Konsultan Pajak, SMC - Kesalahan dalam urusan pajak dapat berdampak besar bagi kelangsungan bisnis. Banyak perusahaan di Indonesia melakukan kesalahan pajak perusahaan karena kurangnya pemahaman, sistem administrasi yang belum rapi, atau perubahan aturan pajak yang cepat.
Dari denda, bunga keterlambatan, hingga pemeriksaan pajak semua bisa terjadi jika kesalahan ini tidak diantisipasi. Artikel ini membahas 5 kesalahan umum pajak perusahaan yang sering terjadi lengkap dengan solusinya dari sumber terpercaya.
Mengapa Kesalahan Pajak Perusahaan Bisa Terjadi?
Menurut DJP, banyak kesalahan pajak yang terjadi dikarenakan perusahaan tidak melakukan verifikasi data sebelum pelaporan. Selain itu, sistem pajak digital seperti Coretax yang kini diterapkan oleh pemerintah menuntut perusahaan lebih tertib dalam pelaporan. Bila salah menginput data, sanksinya bisa langsung muncul secara otomatis.
Dengan memahami penyebab umum ini, maka perusahaan dapat mengantisipasi dan memperkuat sistem kepatuhan pajaknya.
5 Kesalahan Umum Pajak yang Sering Terjadi di Perusahaan
1. Salah Menghitung Pajak
Kesalahan perhitungan masih menjadi masalah utama. Banyak perusahaan salah menentukan tarif pajak, dasar pengenaan pajak (DPP), atau tidak memanfaatkan fasilitas pajak yang seharusnya bisa mengurangi beban fiskal. Hal ini bisa membuat laporan tidak valid dan menimbulkan denda atau pemeriksaan tambahan
Solusi yang bisa dilakukan sebagai berikut:
- Gunakan software pajak yang selalu diperbarui.
- Lakukan review pajak secara berkala.
- Gunakan jasa konsultan pajak untuk transaksi kompleks.
2. Tidak Melaporkan Semua Penghasilan dan Pengeluaran
Kesalahan ini sering dilakukan oleh UMKM dan perusahaan menengah. Pendapatan kecil, seperti dari aset sewaan atau proyek tambahan, sering tidak dilaporkan. Menurut KajianLegal.com, penghasilan atau biaya yang tidak tercatat bisa menimbulkan perbedaan antara laporan komersial dan fiskal.
Solusi yang bisa dilakukan sebagai berikut:
- Catat semua transaksi bisnis sekecil apa pun.
- Lakukan rekonsiliasi keuangan secara rutin.
- Gunakan sistem pembukuan digital agar data tercatat otomatis.
3. Terlambat Melaporkan atau Membayar Pajak
Keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Badan masih menjadi kesalahan paling sering ditemukan. DJP mencatat, denda administratif bisa mencapai Rp 1 juta untuk badan usaha, banyak perusahaan tidak memiliki sistem pengingat tenggat.
Solusi:
- Buat kalender pajak internal dengan reminder otomatis.
- Gunakan e-Filing dan e-Billing untuk mempercepat proses.
- Siapkan dokumen pelaporan jauh sebelum batas waktu.
4. Kesalahan Input Data di Sistem Pajak Digital
Kesalahan teknis seperti salah memasukkan NPWP, nomor faktur, atau memilih formulir yang keliru sering terjadi dalam sistem digital. Coretax yang digunakan DJP kini langsung mendeteksi kesalahan input dan bisa menolak laporan otomatis.
Solusi:
- Verifikasi data sebelum mengunggah dokumen.
- Gunakan email resmi khusus untuk pelaporan pajak.
- Lakukan simulasi pelaporan di sistem sebelum mengirimkan SPT resmi.
5. Perbedaan antara Laporan Keuangan dan Laporan Pajak
Perusahaan sering menyiapkan laporan keuangan komersial yang tidak sesuai dengan aturan fiskal. Perbedaan depresiasi aset, biaya representasi, atau koreksi fiskal yang belum dilakukan bisa menimbulkan selisih besar dalam laporan pajak.
Solusi:
- Lakukan rekonsiliasi antara laporan komersial dan fiskal setiap triwulan.
- Simpan semua dokumen pendukung (faktur, nota, kontrak).
- Libatkan akuntan profesional dalam proses pelaporan.
Langkah Praktis Menghindari Kesalahan Pajak
- Update regulasi terbaru seperti peraturan DJP dan UU HPP.
- Gunakan software akuntansi dan pajak yang terintegrasi dengan sistem e-Filing.
- Lakukan audit internal sebelum periode pelaporan.
- Dokumentasikan seluruh transaksi, termasuk yang bersifat non-tunai.
- Konsultasi dengan konsultan pajak profesional untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi fiskal.
Kesalahan dalam pelaporan pajak perusahaan sering kali disebabkan oleh kelalaian administratif dan kurangnya pembaruan sistem. Dengan memahami lima kesalahan umum ini, dari perhitungan hingga kesalahan input digital perusahaan bisa memperkuat kepatuhan dan menghindari risiko pemeriksaan pajak.
Menjadi perusahaan yang taat pada pajak bukan hanya kewajiban saja, tetapi juga strategi bisnis untuk menjaga reputasi dan efisiensi keuangan.
Masih ragu apakah laporan pajak perusahaan Anda sudah benar dan sesuai dengan regulasi terbaru? Konsultasikan sekarang dengan Solusi Maxel Consultama.
Sumber :
https://www.auditpro.id/artikel/strategi-mitigasi-kesalahan-umum-dalam-laporan-pajak-tips-dari-auditor/
https://citraglobalconsulting.com/7-kesalahan-umum-dalam-pelaporan-pajak/
https://kajianlegal.com/5-kesalahan-umum-pajak-perusahaan-di-indonesia-dan-cara-menghindarinya/
https://www.konsultanpajakbatam.com/2025/04/28/kesalahan-umum-pencegahan-dalam-pelaporan-pajak-badan/
https://www.pajak.go.id/index.php/en/artikel/taxpayers-accounting-deteksi-kesalahan-wajib-pajak-sejak-dini
https://www.pajak.com/pajak/pajak-nasional/hindari-sanksi-hingga-sengketa-pajak-akibat-salah-lapor-spt-via-coretax-provisio-consulting-beri-panduan/
https://artikel.pajakku.com/kesalahan-umum-dalam-pelaporan-pajak-badan-dan-cara-menghindarinya
Related Content
Konsultan Pajak, SMC - Tahun 2025 ini menjadi titik balik bagi banyak bisnis di Indonesia, mulai dari pelaku UMKM hingga korporasi multinasional, karena perubahan yang signifikan dalam kebijakan perpajakan. Di satu sisi, program kredit untuk UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sedang mendapat sorotan ketat pemerintah karena potensi penyalahgunaan dan kurangnya ketepatan pelaksanaannya. Di sisi lain, Indonesia ikut menerapkan aturan pajak untuk skala global: tarif minimum pajak korporasi sebesar 15% bagi perusahaan multinasional sebagaimana bagian dari kerangka internasional. Kombinasi dua agenda ini memunculkan perubahan lanskap bisnis dan perpajakan, baik bagi usaha kecil, menengah, maupun besar.
28 Nov 2025
Konsultan Pajak, SMC - Banyak dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, menerima surat teguran pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa menjadi momen penuh kekhawatiran. Surat tersebut bukan hanya sekadar pemberitahuan saja, melainkan sinyal bahwa ada kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi. Bagi UMKM, memahami mengapa surat teguran muncul, apa saja penyebab utama dan bagaimana cara menanganinya, menjadi langkah penting agar tidak terjerumus dalam beban yang lebih besar.
21 Nov 2025
Konsultan Pajak, SMC - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lagi-lagi membuat gempar karena inovasinya di dunia perpajakan Indonesia yang memberikan kemudahan bagi para wajib pajak. Menteri Purbaya meluncurkan program bernama LPP (Lapor Pak Purbaya) pada Rabu, 15 Oktober 2025 lalu. Program LPP Purbaya ini mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat.
29 Oct 2025
